Jumat, 31 Maret 2017

Penanam Rumput Gajah Di Bahu Jalan Terancam Denda 1 Milyar, Ini alasannya !

loading...

Kabardesaonline.com - Belum lama ini Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melayangkan surat edaran tentang larangan penanaman rumput gajah di bahu jalan.  Surat dengan Nomor 622.7/2676 tertanggal 2 Maret 2017 tersebut diteruskan ke semua Desa se Kabupaten Pati melalui kantor kecamatan masing-masing.

Dasar hukum diberlakukannya aturan tersebut adalah mengacu pada UUD 1945, dimana disebutkan bahwa Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, mengenai larangan penanaman rumput gajah atau tanaman lain yang berpotensi mengganggu dijelaskan lebih sepesifik lagi dalam UU. No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan pasal 12 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.  Pelanggaran atas Undang-Undang ini diancam dengan denda maksimal Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau kurungan penjara paling lama 18 bulan.

Yang terjadi, alih-alih bermaksud memanfaatkan ruang nganggur dengan menanami rumput gajah atau singkong, selama ini banyak masyarakat banyak yang tidak memahami akan pentingnya bahu jalan. Padahal bahu jalan (jalur atau ruang yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas) memiliki banyak fungsi vital, di antaranya :
1.     Ruangan untuk tempat berhenti sementara bagi kendaraan yang mogok atau sekedar berhenti karena pengemudi punya alasan mendesak, atau untuk beristirahat.
2.     Ruangan untuk menghindarkan diri dari saat-saat darurat, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan.
3.     Memberikan kelegaan pada pengemudi, dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas jalan yang bersangkutan.
4.     Memberikan sokongan pada konstruksi perkerasan jalan dari arah samping.
5.     Ruangan pembantu pada waktu mengadakan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan jalan (untuk tempat penempatan alat-alat, dan penimbunan bahan material).
6.     Ruangan untuk lintasan kendaraan-kendaraan yang sifatnya emergency (darurat) misalnya patroli, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran.

Pro dan Kontra
Lazim di masyarakat setiap aturan atau kebijakan pastilah menimbulkan pro dan kontra, karna semua aturan tidak bisa memuaskan semua pihak.  Dalam hal ini menjadi tugas Pemerintah Desa sebagai pemangku kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk memberi penjelasan dan pemahaman kepada seluruh warga, bahwa selain memang sudah diatur oleh undang-undang warga juga harus sadar akan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
Reporter : Saiful 
Previous Post
Next Post

0 komentar:

HAK JAWAB DAN KOREKSI BISA DIKIRIMKAN KE EMAIL KAMI ATAU BISA DITULIS DI KOLOM KOMENTAR

Baca Artikel Unik Lainnya

Situs Sejarah

Situs Untuk Pelajar